 |
| Foto ist |
Sulut, Newsblessing.com - Demi terjalinnya Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Political And Public Policy Studies (P3S) menyelenggarakan Webinar yang bertema 'Banpres Gairahkan UMKM di Sulut' dengan menggandeng kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM di Sulawesi Utara (Sulut).
Webinar yang diikuti oleh Para Dosen dan Mahasiswa Unsrat, para Akademisi serta para wartawan.
Direktur Eksekutif P3S Dr. Jerry Massie, Ph.D menjelaskan tujuan Webinar ini adalah untuk membangun kelancaran komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Pemprov sulut dalam hal ini Dinas koperasi UKM sejauh ini telah telah berperan aktif, dalam artian bantuan yang langsung bersentuh dengan masyarakat di masa pandemi covid-19 ini sangatlah membantu guna kesejahteraan masyarakat sulut," jelas Messie
Mengenai penerima bantuan UMKM di Sulut, kadis koperasi dan UMKM Sulut Roland Sorongan berpendapat lain, pasalnya dia mengakui mengalami kendala kecil mengenai pengiriman data ke pusat.
"Yakni adanya Double nama yang dikirim ke pemerintah pusat, tapi yang pasti pemprov Sulut akan terus bersinergi dengan pusat guna kelancaran penyaluran bantuan," terang Sorongan
Sorongan juga menambahkan, bahwa data BPUM dimana saat ini data terkirim ke Kemenkop RI dan BPKP berjumlah 582.254, data yang sudah diverifikasi dan sudah clean sementara berjumlah 216.230, tapi masih ada sisa data clean akan menyusul yang sudah mendapat SK dari Kemenkop, dan berjumlah 140.618 yang di usul Diskop Sulut, Bank BRI, Bank BNI, Pegadaian dan PNM.
Yang memaparkan materi pun terlihat sangat handal, termasuk orang-orang hebat yang menjadi narasumber di webinar tersebut seperti, Henra Saragih, S.H.,MH, asisten deputi peraturan perundang-undangan kemenkop UKM, Ir. Ronald Sorongan. MS,i, kadis koperasi dan UMKM Sulawesi Sulut, Dr. Trubus Rahardiansyah, dan pakar kebijakan publik serta Dr. Agnes L. CH.P. Lapian, S.E, M.Si, terakhir peneliti P3S bertindak sebagai moderator.
HENRA SARAGIH, S.H., M.H, Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Kemenkop UKM menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM yakni 50% UMKM menutup usahanya. Kondisi bisnis UMKM di Indonesia tergolong buruk dengan setengah dari UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus beroperasi dengan kondisi omset yang menurun drastih pada bulan Maret dan April (Hasil Rapid Survey ADB). 88% usaha mikro tidak memiliki kas dan tabungan, Kondisi finansial UMKM di Indonesia mengalami penurunan yang serius pada modal kerja-nya. Akses kepada pembiayaan formal terbatas, 39% UMKM menggantungkan keuangannya dari pinjaman saudara. (Hasil rapid SurveyADB) dan 19% usaha mikro tidak memiliki akses permodalan, UMKM mengalami masalah cash flow serta akses permodalan usaha (SiapbersamakuMKM, KemenkopuKM).
" Maka dari itu, pemerintah pusat pun memberikan bantuan tahap awal sebesar Rp. 22 Triliun Kepada 9,1 Juta Pelaku usaha mikro, guna kelancaran usaha di masa pandemi Covid-19," ucapnya.
Pemerintah menargetkan tahun 2020 ini sabanyak 15jt penerima bantuan UMKM dengan bantuan Rp. 2,4 juta bagi pelaku usaha. Keynote Speech Pjs Gubernur Sulut Dr. Agus Fatoni, M.Si.
bahwa melalui Online Data System (ODS) di koperasi dan UMKM Sulut jumlah koperasi yang terdaftar sebanyak 6301 tersebar di 15 kabupaten/kota.
Namun yang aktif hanya 3659 koperasi, yang tidak aktif 2622.
Setelah edaran Gubernur melalui bupati/walikota tanggal 27 Oktober 2019 koperasi yang mendaftar kembali hanya 1289, tapi setelah dilakukan verifikasi dari jumlah tersebut ternyata yang aktif dan sehat hanya 325 koperasi.
Pemerintah provinsi Sulut terus mendorong sektor ini melalui Dinas koperasi dan UMKM tetap tumbuh subur dan bergairah ditengah pandemi covid-19. (Enzo)
