Winsulangi Salindeho
Newblessing.com, SULUT - Polemik pendidikan di wilayah kepulauan Sulawesi Utara (Sulut) ditanggapi wakil rakyat Gedung Cengkih. Masalah fasilitas yang belum memadai jadi penyebab. Pemerintah diminta untuk memperhatikan hal tersebut.
Penegasan itu diutarakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Winsulangi Salindeho. Ia mengatakan, program “Merdeka Belajar” yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seharusnya direalisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, paling terutama di wilayah kepulauan.
"Betapa pentingnya penyediaan fasilitas untuk menunjang pendidikan di Nusa Utara, terutama di masa pandemi Covid-19. Semua belajar mengajar dibuat digitalisasi, yang kini banyak sekali hambatan bagi anak-anak di kepulauan," kata Salindeho, belum lama ini, di ruang kerjanya.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Nusa Utara itu menambahkan, persoalan di daerah kepulauan sangat susah listrik dan tidak ada signal. Kemudian jarak antara daerah satu ke daerah yang lain sangatlah jauh. Ini dinilai sangat menyulitkan para siswa.
"Pemerintah berikan imbauan lewat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), berikan pulsa bagi siswa. Tapi buat apa kase pulsa nda ada signal," tegas politisi Partai Golkar ini.
Dengan demikian menurutnya, perwujudan Merdeka Belajar ini, khususnya daerah kepulauan perlu dikeroyok bersama. Semua stakeholder harus terlibat mengupayakan ketersediaan fasilitas bagi kelancaran pendidikan.
"Jadi Merdeka Belajar ini harus dikeroyok bersama. Jangan hanya dimonopoli Kemendikbud. Harus libatkan juga seperti PLN (Perusahaan Listrik Negara), Telkomsel dan lainnya," kata Salindeho.
"Program Merdeka Belajar ini berarti Kemendikbud memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak ini untuk memilih sesuai dengan kemampuannya," tandasnya. (*/olvie)
