Newsblessing.com, Yogyakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengukuhkan 2 Personil Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2022-2023.
Dua Personil Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi dan Lanny Ointu Dikukuhkan DKPP sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2022-2023 di Yogyakarta, Selasa (1/11/2022).
Selain Salman Saelangi dan Lanny Ointu juga di dilantik sebagai TPD DKPP untuk Sulawesi Utara adalah Ardiles Mewoh dan Awaluddin Umbola dari unsur Bawaslu, serta Victory Rotti dan Taufik Pasiak yang merupakan unsur dari eksternal penyelenggara.
Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengungkapkan, semua nama TPD yang akan dilantik ini berasal dari perwakilan 34 provinsi dengan rincian 68 orang dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, 68 orang dari unsur Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan 68 orang dari unsur Masyarakat.
Dasar dari pembentukan TPD adalah ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc.
Selain itu, payung hukum lainnya adalah Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019, TPD memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota.
Pembentukan TPD sendiri awalnya dilakukan sebagai bentuk antisipasi banyaknya aduan dan penanganan KEPP di daerah. TPD dibentuk secara resmi melalui Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah. (*/Olvie)
